Mengungkap Mitos Bahaya Pakai HP dekat Kompor


Mengungkap Mitos Bahaya Pakai HP dekat Kompor Ilustrasi (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Muncul mitos di masyarakat soal ada bahaya yang mengancam jika menggunakan handphone (hp) di dekat kompor. Kabar yang beredar menyebut menggunakan ponsel dekat kompor bisa memicu ledakan.

"Wah, iya tuh pakai ponsel dekat ponsel dekat kompor bahaya juga kan tuh ya? Bisa meledak," jelas Dita, seorang ibu rumah tangga dan relawan paruh waktu, dalam sebuah perbincangan saat menanggapi soal kejadian ledakan di SPBU yang diduga akibat radiasi sinyal ponsel beberapa waktu lalu.

Namun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membantah isu ini. Menurut LIPI, ponsel tidak menyebabkan kompor yang ada di dapur meledak.


Menurut Peneliti Utama Elektromagnetik Desain LIPI, Harry Arjadi penyebab kompor bisa meledak karena adanya kebocoran gas elpiji.

"Sebenarnya kompor bisa meledak karena ada kebocoran gas bukan disebabkan oleh memainkan ponsel saat di dapur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (17/10).

Maka, Harry menyarankan jika dapur disematkan pintu tersendiri, pemilik rumah harus selalu membuka pintu itu.

Sebab jika terjadi kebocoran gas dan pintu dapur dalam keadaan tertutup, potensi kompor cepat meledak bakal terjadi karena tidak ada sirkulasi udara yang masuk.

"Sirkulasi udara di dapur harus dijaga dengan baik, artinya pintu dapur harus selalu terbuka. Kalau terjadi kebocoran gas dan pintu dalam keadaan tertutup maka akan cepat meledak," jelas Harry.

Harry malah menyarankan kepada orang tua, jangan terus-menerus memberikan ponsel kepada anak. Sebab radiasi yang ditimbulkan bakal mempengaruhi kinerja otak.


Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa penggunaan ponsel dapat memicu kompor gas meledak ditambah lagi kasus kebakaran SPBU di Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat (11/10) lalu.
Pengemudi diduga memainkan ponsel saat tangki kendaraan sedang diisi bensin. LIPI pun menegaskan ponsel bukan faktor utama atas kejadian tersebut. Dispenser SPBU meledak dipicu adanya percikan api yang berasal dari kendaraan.

"Dispenser bisa meledak karena ada percikan api lalu konsentrasinya tinggi, maka siap untuk meledak bukan karena faktor ponsel," pungkas Harry.


sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191017142108-185-440365/mengungkap-mitos-bahaya-pakai-hp-dekat-kompor
Share:

Susul Korsel, China Ikut Luncurkan 5G


Susul Korsel, China Ikut Luncurkan 5G Ilustrasi (CNN Indonesia/Jonathan Patrick)

Tiga operator telekomunikasi, China Mobile, China Telecom, dan China Unicom resmi meluncurkan layanan konektivitas 5G secara resmi akhir pekan lalu (11/1). Namun, cakupannya masih terbatas hanya di kota-kota besar di China.

Menurut portal berita Sina, dikutip ZDNet, jaringan data 5G bakal dipatok mulai 128 yuan atau setara Rp252 ribu per bulan, dengan layanan data sebesar 30GB dan gratis telepon hingga 500 menit.

Sementara itu, pelanggan China Mobile mesti membayar 598 yuan atau setara Rp1,2 juta per bulan untuk dapat menikmati layanan data hingga 300GB, dengan kecepatan undahan 1Gbps.

Saat ini, konektivitas 5G tersedia di 50 kota di China seperti Beijing, Shanghai, Nanjin, dan Wuhan. Di Beijing, setidaknya ada 5.000 BTS 5G yang dipasang oleh operator China Mobile.

Sebelumnya, Korea Selatan sudah lebih dahulu mengadopsi jaringan 5G pertama di dunia pada 5 April. Peluncuran itu dilakukan usai Korea Selatan berhasil memenangkan perlombaan untuk menjadi yang pertama memberikan pengalaman komunikasi teknologi baru itu.

Dalam kurun waktu 69 hari, pemerintah Korea Selatan menyatakan ada satu juta pengguna ponsel telah menggunakan jaringan 5G tersebut.


Pencapaian itu jauh lebih cepat dibanding adopsi teknologi 4G yang memerlukan waktu 80 hari untuk mencapai 1 juta pelanggan tahun 2011 silam.

Selain itu, pemerintah Korsel menargetkan total pelanggan 5G di Korea Selatan bakal mencapai 4 juta hingga 5 juta orang pada akhir 2019. Angka itu akan bertambah lagi jika Samsung Galaxy Fold dan Samsung Note 10 disematkan teknologi 5G.

sumber: 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191104101635-185-445359/susul-korsel-china-ikut-luncurkan-5g


Share:

Peminat 'Bimbel Online' Capai Jutaan Orang


Peminat 'Bimbel Online' Capai Jutaan Orang Ilustrasi. (Foto: Istockphoto/ Finwal)

Startup pendidikan digital, Ruangguru mencatat peningkatan pengguna lebih dari 10 kali lipat sejak 2016. Per Oktober 2018 pengguna Ruangguru diklaim telah mencapai 13 juta orang.

Vice President Ruangguru Ritchie Goenawan mengatakan peningkatan pengguna ini didukung oleh perluasan akses internet di seluruh Indonesia. Selain itu, aplikasi Ruangguru juga mengurangi kapasitas data hingga 80 persen untuk setiap video belajar.

"Ini menghasilkan peningkatan jumlah pengguna Ruangguru hingga 10 kali lipat, menjadi 10 juta pengguna. Per Oktober pengguna telah lebih dari 13 juta," kata Ritchie saat diskusi FMB 9 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, pekan lalu.

Melalui bimbel online yang disediakan aplikasi ini dijelaskan Ritchie memungkinkan para siswa dan siswi dapat mengakses konten dan tutor pendidikan di mana saja, kapan saja. Konten pendidikan mencakup kurikulum pelajaran dari SD maupun SMA baik swasta maupun negeri.

"Kami menyediakan aplikasi mobile yang menyediakan konten pendidikan untuk semua jenjang yang berkualitas dan interaktif. Kami meratakan kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Ricthie mengatakan saat ini Indonesia memiliki sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia. Ia membeberkan dalam ekosistem pendidikan Indonesia, terdapat 56 juta murid dengan 300 ribu jumlah sekolah.

Persoalannya, dalam hal kinerja, angka Indonesia tergolong yang paling rendah atau berada di urutan ke-64 dalam Liga Pendidikan Global.

"Lantaran itulah, kita melihat perlunya berkontribusi untuk mempercepat akses pendidikan," ujarnya.

Peningkatan akses pendidikan dengan kualitas yang merata, diyakini Ritchie memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup SDM Indonesia. Terlebih, pendidikan hingga level sekolah lanjutan berdampak pada adanya peningkatan pendapatan hingga lebih dari 55 persen dibandingkan yang tidak.

"Lulusan bergender laki-laki lulusan SMA bisa memperoleh pendapatan US$202 per bulan, sementara perempuan lulusan SMA US$143 per bulan. Sedangkan untuk lelaki yang tidak lulus SMA hanya US$91 per bulan dan perempuannya hanya US$53 per bulan," tutup Ritchie.


sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191104104212-185-445362/peminat-bimbel-online-capai-jutaan-orang
Share:

Pengamat Anggap Tak Masalah Kominfo di Bawah Menkopolhukam


Pengamat Anggap Tak Masalah Kominfo di Bawah Menkopolhukam Ilustrasi (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Pengamat menganggap penempatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tidak menghambat industri digital.

Hal ini diungkap Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha menanggapi pernyataan Apkomindo. Sebelumnya, asosiasi ini menyebut penempatan Kemenkominfo di bawah Kemenkopolhukam lebih membuat industri TIK kurang berkembang. Terutama terkait pengembangan industri perdangangan dan bisnis.

"Saya pikir kalau menghambat industri digital tidak akan terjadi kalau Kominfo bisa bertindak profesional," Pratama saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (2/11).

Menurut Pratama, penempatan Kemenkominfo di bawah Kemenkopolhukam terkait dengan salah satu fungsi kementerian itu sebagai salah satu penjaga kedaulatan, keamanan, dan ketahanan negara. Sebab salah satu hal strategis yang dipegang Kominfo adalah menjadi regulator siber Tanah Air.
Apkomindo juga khawatir Kemenkominfo bakal menjadi alat politis jika berada di bawah Kemenkopolhukam. Menanggapi hal ini Pratama menilai para pemegang kepentingan harus lebih banyak duduk satu meja dalam membuat kebijakan. Sehingga tiap pihak bisa menerima dan menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan Kemenkominfo.

"Kementerian tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat keputusan yang mempengaruhi ekonomi digital tanpa meminta masukan dari pelaku usaha, masyarakat ataupun akademisi. Koordinasi yang baik intinya."

Selain itu, menurut Pratama, ekonomi digital hanyalah salah satu aspek yang ada di dunia siber. Sebab, menurut ekonomi digital tak sepenuhnya ranah Kominfo. Sektor ini beririsan dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga OJK terkait fintech (teknologi finansial).
Sehingga ia mengimbau agar pembagian bidang pekerjaan yg jelas antara Kemenkominfo dengan Kemenparekraf.

Dilansir dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Setidaknya ada lima hal yang menjadi tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, salah satunya mengembangan industri ekonomi kreatif


sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191104143203-185-445448/pengamat-anggap-tak-masalah-kominfo-di-bawah-menkopolhukam
Share:

Facebook-Twitter Terancam Denda Minimal Rp100 Juta pada 2021


Facebook-Twitter Terancam Denda Minimal Rp100 Juta pada 2021 Ilustrasi (CNN Indonesia/Dini Nur Asih)

Penyedia sistem elektronik (PSE) seperti FacebookInstagramTwitter terancam denda. Denda akan dikenakan jika mereka membiarkan konten negatif beredar di platformnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan denda tersebut berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp500 juta per konten negatif yang ditemukan.

"Dengan adanya PP ini nanti PSE seperti Facebook, Twitter harus aktif memblokir konten-konten negatif yang sudah diklasifikasi di UU ITE. Denda dari Rp100 sampai Rp500 juta per konten," kata Semeul saat diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Jika merujuk pada UU ITE, maka muatan yang dilarang terkait tindakan asusila, berita bohong, memuat SARA. Terkait penegakan hukum, Semuel mengatakan pihaknya akan melakukan patroli dan akan menerima aduan dari pemerintah.


"Kita tetap melakukan patroli terkait denda ini. Saya akan hitung per kontennya," ujar Semuel.

Semuel mengatakan aturan ini akan berlaku pada 2021 akhir. Artinya sekitar dua tahun setelah PP PSTE disahkan. Ia mengatakan durasi tersebut dibutuhkan untuk proses sosialisasi dan peralihan oleh PSE.

Semuel yakin dengan adanya PP ini, keberadaan konten-konten negatif di jagad internet bisa ditekan. Pasalnya ia mengatakan PSE memiliki teknologi untuk melakukan penyaringan konten tersebut.


"Contohnya Facebook didenda Amerika karena dia teledor tidak menggunakan teknologi. Bukan melanggar (aturan konten negatif), secara etika menurut senatnya Amerika dengan kemampuan FB harusnya bisa mencegah konten negatif," katanya.

Semuel mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas seperti pemerintah Amerika terkait konten negatif di media sosial. Sebelum konten negatif terekspos, konten negatif tersebut bisa terlebih dahulu diblokir oleh platform media sosial


sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191104155745-185-445489/facebook-twitter-terancam-denda-minimal-rp100-juta-pada-2021
Share:

Recent Posts