BRTI Sebut eSIM Ubah Model Bisnis Telko


BRTI Sebut eSIM Ubah Model Bisnis Telko Ilustrasi penggunaan eSIM. (Foto: CNN Indonesia/Jonathan Patrick)

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengatakan embedded SIM (eSIM) bisa mengubah model bisnis yang ada.

Anggota BRTI Setyardi Widodo mengatakan dengan eSIM bisa saja operator dalam negeri menjual layanan di luar negeri. Begitu juga sebaliknya, operator luar negeri bisa menjual layannya di dalam negeri.

"Akan tetapi kan bisa jadi operator luar negeri masuk Indonesia, sebaliknya tapi kita belum menentukan hal-hal yang terkait itu karena kita baru mencermati saja," ujar Setyardi saat ditemui media di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Oleh karena itu, Setyardi mengatakan eSIM tak hanya mengubah penggunaan kartu SIM fisik. Akan tetapi eSIM juga mengubah banyak hal dalam industri telekomunikasi.

"Perubahan model bisnis nantinya, ini kan membawa kemungkinan banyak perubahan model bisnis, dalam kasus ini mungkin hanya menggantikan kartu SIM saja," ujarnya.

Perubahan bisnis juga diamini oleh Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys. Ia berandai-andai Smartfren bisa menjual layanan telekomunikasi di New York.

"Orang sana tinggal buka website Smartfren beli nomor. Ada QR code di layar, kemudian bisa jadi pelanggan. Pertanyaannya mereka bagaimana registrasinya karena tidak punya NIK dan KK, diizinkan atau tidak," ujarnya.

Merza mengatakan banyak skenario yang ditawarkan karena fleksibilitas yang ditawarkan oleh eSIM. Oleh karena itu, ia mengatakan dibutuhkan regulasi untuk mengatur perubahan model bisnis eSIM.

"Banyak skenario yang mungkin terjadi eSIM. Bukan eSIM yang diatur. Tapi turunan berikutnya dari  bisnis model yang akan berubah," katanya.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190906231028-213-428315/brti-sebut-esim-ubah-model-bisnis-telko
Share:

Smartfren Harap WRC Bisa Hasilkan Frekuensi 5G Baru


Smartfren Harap WRC Bisa Hasilkan Frekuensi 5G Baru Merza Fachys, CEO Smartfren. (CNN Indonesia/Ervina Anggraini)

Smartfren berharap World Radio Conference (WRC) menetapkan frekuensi baru yang bisa digunakan untuk menggelar 5GPresiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan International Telecommunication Union (ITU) bisa membantu menyelesaikan persoalan frekuensi 5G di Indonesia.

"WRC itu untuk menetapkan frekuensi yang belum ditetapkan, yang sudah ditetapkan tidak akan dibahas. Indonesia tidak ada yang kosong, jadi menunggu. Misalnya ditetapkan 40 Ghz, ketika kosong baru bisa digunakan," ujar Merza saat ditemui wartawan di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Indonesia memiliki tiga frekuensi yang disiapkan untuk bisa menghadirkan 5G, yaitu pada 3,5GHz, 26GHz atau 28GHz. Ketiganya merupakan pilihan spektrum frekuensi untuk teknologi 5G yang sudah disepakati dunia.

Untuk 1Ghz sampai 6GHz menyediakan cakupan dan manfaat kapasitas yang baik. Termasuk spektrum 3,3 GHz sampai 3,8 GHz, spektrum diharapkan bisa dipakai untuk 5G.

Untuk jaringan di atas 6 GHz, menyediakan kecepatan jaringan tinggi yang diharapkan untuk 5G. Frekuensi ini akan berada di atas 24GHz atau 28GHz.

"5G ini untuk penggunaan yang sifatnya massive, high speed, low latency dan stabil sebab itu, harus ada kombinasi. Kombinasi low frequency untuk coverage yang luas, medium frekuensi, dan yang high frekuency untuk pemakaian yang massive," ujar Merza.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan masalah frekuensi masih terus dilihat posisi terbaik dan ideal untuk alokasi 5G. Pasalnya, 3,5 Ghz dan 26 Ghz sudah ditempati oleh satelit hingga 2024. 


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190909095032-213-428657/smartfren-harap-wrc-bisa-hasilkan-frekuensi-5g-baru
Share:

SAFEnet Catat 11 Wilayah di Papua Masih 'Digelapkan' Kominfo

SAFEnet Catat 11 Wilayah di Papua Masih 'Digelapkan' Kominfo Petugas menata sambungan listrik yang rusak di salah satu rumah warga yang terbakar di Jayapura, Papua, Sabtu (31/8/2019) (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mencuitkan ada 11 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang belum dibuka akses internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Melalui unggahannya, 11 kabupaten tersebut terdiri dari Sorong, Manokwari, Kabupaten Sorong, Biak Numfor, Jayapura, Deiyai, Pinai, Mimika, Yahukimo, Jayawijaya, dan Pegunungan Bintang.

"21 hari #PapuaDigelapkan yang warna hitam segera di #NyalakanLagi," cuit Damar melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (8/9).

Guna mengkonfirmasi cuitan Damar itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi pihak Kemenkominfo namun belum ada jawaban.

Sebelumnya, pada Jumat (6/9) pukul 22.30 WIT Kemenkominfo menyatakan telah membuka akses internet di wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

Total, 21 kabupaten di Provinsi Papua telah kembali dapat mengakses internet. Sebelumnya blokir akses internet di 19 kabupaten lain, yakni Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi dibuka pada Rabu (4/9).

Sementara itu untuk delapan kabupaten lain di Provinsi Papua dan tiga lainnya di Papua Barat, Kemenkominfo mengatakan pihaknya masih akan memantau perkembangan situasi.

Delapan kabupaten di Provinsi Papua itu adalah Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo. Di Provinsi Papua Barat, tiga kabupaten dan kota yang belum dibuka akses internetnya adalah Kota Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Kemenkominfo pun kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks atau kabar bohong serta ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA, hasutan melalui media apapun.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190909113840-213-428693/safenet-catat-11-wilayah-di-papua-masih-digelapkan-kominfo
Share:

Rudiantara Tegaskan Operator Harus Lakukan Konsolidasi


Rudiantara Tegaskan Operator Harus Lakukan Konsolidasi Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Agnes Savithri)

Menteri Komunikasi dan Informatika (MenkominfoRudiantara menegaskan operator seluler harus melakukan konsolidasi untuk membuat industri telekomunikasi makin efisien.

Sebab, jika konsolidasi tidak dilakukan maka akan terjadi ketimpangan antar operator.

"Konsolidasi gak ada cara lain kalau mau membuat industri lebih efisien, konsolidasi harus dilakukan. Kalau gak ada konsolidasi, terjadi ketimpangan players [pemain]," kata Rudiantara di The Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Kamis (13/9).

Lebih lanjut kata Rudiantara, saat ini strategi operator telekomunikasi hanya mengandalkan penguasaan pasar bukan berapa jumlah pelanggan mereka. Dia menilai jika strategi ini masih diterapkan maka akan susah mendapatkan bagi hasil (revenue share).

Pria yang sering disapa Chief RA ini mengatakan konsolidasi antar operator seluler harus sejalan dengan kebijakan yang berlaku. Ia menilai ada ketakutan operator untuk melakukan konsolidasi karena masalah kepemilikan frekuensi.

"Sekarang ketakutannya yang mau konsolidasi, frekuensi diserahkan ke pemerintah dan nanti lima tahun lagi. Itu saya berikan jaminan karena harus adil kepada semua termasuk kepada yang tidak konsolidasi," ungkapnya.

Disinggung soal permintaan dari operator untuk melakukan konsolidasi, Rudiantara menyebut belum ada operator yang mengajukan secara resmi.

"Belum ada secara resmi minta [konsolidasi]," jawabnya singkat.

Sebelumnya, Kemenkominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diketahui sedang menggodok aturan yang akan mengatur kalkulasi bisnis konsolidasi operator telekomunikasi di Indonesia dalam bentuk Permen.

Di dalam aturan itu disebutkan akan menjawab kepastian apakah frekuensi harus dikembalikan ke pemerintah. Sebab, Undang-undang Telekomunikasi Tahun 1999 mengamanatkan frekuensi adalah milik negara.

"Kami akan menyiapkan peraturan turunan berupa Permen agar prediksi mengenai hitung-hitungan dari kegiatan konsolidasi dapat disiapkan lebih baik," ujar Ketua BRTI sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Ismail.

Ismail menjelaskan sesungguhnya konsolidasi sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu Permen. Permen, dijelaskan Ismail akan memperjelas dan memastikan agar konsolidasi berjalan dengan baik dan menguntungkan seluruh pemegang kebijakan.

Permen juga akan membahas formulasi mengenai cara regulator dalam melakukan evaluasi konsolidasi agar transparan.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190912175706-213-430018/rudiantara-tegaskan-operator-harus-lakukan-konsolidasi
Share:

Apple Diduga Pakai Siri untuk 'Nguping' Ribuan Percakapan

Apple Diduga Pakai Siri untuk 'Nguping' Ribuan Percakapan Ilustrasi Siri. (Foto: AFP PHOTO / Mandy Cheng)

 Apple Inc diduga masih mendengarkan rekaman percakapan pengguna lewat Siri. Salah satu pegawai kontraktor GlobeTech mencatat setidaknya ada 1.000 rekaman yang didengarkan siri setiap harinya.

"Rekaman itu berdurasi sekitar beberapa detik, kadang-kadang kita juga mendengar percakapan soal data pribadi," kata salah satu pegawai tersebut.

Selain itu pegawai dari perusahaan kontraktor lain yang beroperasi di kota Cork, Irlandia menyebut sebagian besar pengguna beraksen Kanada, Australia, dan Inggris.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa mereka juga mendengarkan percakapan pengguna di Irlandia namun hanya sebagian kecil.


"Saya mengerti alasan mengapa perusahaan melakukannya [mendengarkan percakapan Siri] dan saya juga bisa memaklumi mengapa banyak orang merasa itu adalah pelanggaran privasi karena mereka tidak diberitahu oleh perusahaan," ujarnya seperti dilansir Irish Examiner.

The Verge melaporkan Apple dikabarkan tengah menghentikan sementara kerja sama dengan perusahaan kontraktor pihak ketiga asal Irlandia, yakni GlobeTech dan satu perusahaan yang berada di kota Cork.


Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini menyatakan membayar kontraktor untuk mendengarkan dan menyalin klip audio dalam percakapan Messenger. Namun, perusahaan mengatakan hal itu telah dihentikan.

Apple melaporkan telah mengikuti jejak Facebook yang tak lagi menggunakan pihak ketiga untuk meninjau percakapan pengguna melalui Siri.

Sementara Amazon telah mengizinkan pengguna untuk berhenti menggunakan speaker pintar. Sedangkan Google masih mempertahankan Google Assistant yang bisa beroperasi dalam berbagai bahasa.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190827105037-185-424926/apple-diduga-pakai-siri-untuk-nguping-ribuan-percakapan
Share:

Huawei: OS Harmony Bukan Alternatif untuk Ponsel Android

Huawei: OS Harmony Bukan Alternatif untuk Ponsel Android Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Keputusan Huawei saat memperkenalkan sistem operasi Harmony terkesan terburu-buru ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Kemunculan OS Harmony digadang-gadang sebagai sebagai sebuah alternatif pengganti OS Android jika pemerintah AS menjatuhkan sanksi.

Menanggapi hal tersebut, James Lu, senior manager EMUI product marketing Huawei secara tegas menyanggah anggapan yang beredar.

"OS Harmony bukan alternatif atau pengganti Android. Android lahir di era ponsel untuk ponsel dan tablet, kalau Harmony untuk menghubungkan ekosistem secara mulus," terang Lu disela presentasinya di kantor Huawei, Jakarta, Selasa (27/8).

Lebih jauh ia mengatakan Android bisa sukses karena lebih fleksibel sehingga vendor yang mengadopsinya bisa memadukan dengan OS mereka, termasuk Huawei. Berbeda dengan iOS yang hanya bisa berjalan di perangkat besutan Apple, Android memiliki peluang untuk berkembang.

Sementara OS Harmony, Lu menjelaskan jika sistem operasi ini memiliki kategori sendiri yang berbeda dengan Android.

Lu mengatakan pihaknya berharap OS Harmony bisa menuai kesuksesan seperti halnya Android. Sistem operasi yang semula bernama Hongmeng tersebut juga dibuat open source untuk diadopsi di lintas perangkat.

"Kami melihat masa depan IoT dan multi perangkat, ponsel tidak akan menjadi perangkat utama lagi. Untuk itu kami membuat OS Harmony menjawab skenario sebagai sistem operasi yang bisa dipakai di semua perangkat," imbuhnya.
Untuk itu Lu mengatakan OS Harmony di tahap awal tidak akan disematkan pada ponsel pintar. Sebagai tahap awal Harmony akan memasok tenaga untuk tv pintar, speaker, jam tangan pintar, wearable device, alat pemantau kesehatan, dan lainnya yang salit terkoneksi dengan basis satu OS.

Kendati demikian ia memastikan ponsel dan tablet yang masih menggunakan Android akan tetap bisa terhubung dengan perangkat lain berbasis OS Harmony. Hanya saja Lu tidak bisa memastikan kapan Huawei menggunakan Harmony sebagai sistem operasi ponsel.

"Sebenarnya OS Harmony siap untuk dipakai di ponsel kalau sudah nantinya sudah tidak pakai Android. Tapi kami belum bisa pastikan kapan hal itu terwujud," ucapnya.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190828070949-185-425245/huawei-os-harmony-bukan-alternatif-untuk-ponsel-android
Share:

Rudiantara: Blokir Internet Papua Tak Pengaruhi 'Tol Langit'


Rudiantara: Blokir Internet Papua Tak Pengaruhi 'Tol Langit' Menkominfo Rudiantara. (Foto: CNN Indonesia/Jonathan Patrick)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat tak akan mengganggu finalisasi Palapa Ring Timur atau kerap diibaratkan sebagai tol langit. Ia berjanji tahap finalisasi Palapa Ring di seluruh Indonesia akan terus berjalan.

"Tidak ada kendala dengan kondisi saat ini (pemblokiran internet Papua). Karena Palapa Ring Timur konstruksinya sudah selesai. Dengan kondisi Papua seperti sekarang tidak ada alasan untuk menunda Palapa Ring," ujar Rudiantara saat ditemui di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin ( 26/8).

Rudiantara menjelaskan saat ini Palapa Ring berada dalam periode integerasi dan stabilisasi dengan Palapa Ring Barat dan Tengah sebelum dikomersialisasi.


"Kita menunggu ada 28 hari untuk masa periode stabilisasi dan integrasi dengan tempat-tempat yang lainnya, paling lama antara minggu kedua atau ketiga September semua sudah selesai," ujarnya.

Rudiantara berharap agar akses internet di Papua dan Papua Barat bisa dibuka secepatnya agar Palapa Ring bisa beroperasi di seluruh Indonesia. 

"Kita berpikir positif agar data segera dioperasikan kembali sehingga internet bisa jalan. Nanti kalau misalnya terlambat bagaimana. Jadi tidak ada alasan Palapa Ring ditunda hanya gara-gara ini (pemblokiran internet Papua)," katanya.

Dimuat di laman KPPIP, proyek bernilai investasi sekitar Rp5,13 triliun ini merupakan pembangunan kabel serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini akan menjangkau 440 kabupaten/kota.

Total panjang kabel dalam proyek Palapa Ring sekitar 13.000 kilometer di darat dan laut. Rencana besar Palapa Ring berupa infrastruktur mengitari pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, juga delapan jaringan penghubung dan satu cincin besar yang mengitari Indonesia di darat dan laut.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190827102040-213-424917/rudiantara-blokir-internet-papua-tak-pengaruhi-tol-langit
Share:

Recent Posts