Rusuh Wamena, Kominfo Kembali Blokir Akses Internet di Papua


Rusuh Wamena, Kominfo Kembali Blokir Akses Internet di Papua Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding)

 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk melakukan pembatasan akses internet di Wamena menyusul kerusuhan yang terjadi hari ini, Senin (23/9).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disebut telah memberi arahan kepada operator untuk melakukan pembatasan akses internet di Wamena. Operator juga telah melakukan pembatasan akses internet tersebut.

"Barusan dapat update Pak Menteri sudah meminta operator untuk pembatasan layanan data di Wamena dan sudah dilakukan oleh operator," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam pesan singkat, Senin (23/9).
Sebelumnya ada 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua yang tidak bisa mengakses internet.  Namun, pada 11 September 2019 Kemenkominfo memastikan telah mencabut pemblokiran internet di seluruh Papua Barat.

Kemenkominfo mengklaim blokir internet efektif menekan penyebaran hoaks, kabar bohong, dan ujaran kebencian mengalami penurunan sejak 31 Agustus 2019.

Puncak peredaran hoaks diklaim terjadi pada 31 Agustus 2019 dengan URL mencapai 42.000. Angka tersebut terus menurun hingga per 12 September 2019, hanya terdapat sekitar seribu URL terkait hoaks isu yang terjadi di Papua. 

 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190923165045-199-433069/rusuh-wamena-kominfo-kembali-blokir-akses-internet-di-papua
Share:
Read More

Masih Diblokir, Sebagian Warga Jayapura Bisa 'Internetan'


Masih Diblokir, Sebagian Warga Jayapura Bisa 'Internetan' Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)

 Sebagian warga di Jayapura, Papua mengaku sudah bisa mengakses internet. Padahal pemerintah menyebut kota Jayapura masih dalam pengawasan sehingga belum masuk daerah yang masih diblokir internetnya.

Hal ini diungkap Destin Nurunnajmi, warga di Jayapura. Menurutnya ia sudah bisa menggunakan paket internet Telkomsel sejak 4 hari lalu.

"Iya sudah lancar, sudah sekitar 4 hari," tulisnya saat dihubungi via pesan teks, Kamis (5/9).
Kemarin, dalam siaran persnya Kemenkominfo menyebut pemblokiran akses internet masih dilakukan di 10 kota di Papua dan 3 kota di Papua Barat.
Kota/kabupaten di Provinsi Papua yang belum dibuka akses internetnya yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire.

Sementara Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari di Papua Barat juga belum dibuka dan akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.

Menurut pengakuan Destin, saat pembatasan internet diberlakukan, ia menggunakan VPN dan WiFi jika ingin tersambung ke internet.

"Itu pun kadang-kadang aja nyambungnya," tambahnya lagi.

Sementara sebagian warga lain di Jayapura mengaku memang masih belum bisa mengakses internet. Hal ini seperti diaku kontributor CNNIndonesia, Albert Matatula.
"Belum bisa di Jayapura, saya masih pakai WiFi untuk internetan, Indihome," jelasnya saat dihubungi via telepon, Kamis (5/9).

Hal serupa diungkap Ketut Rida, pegawai PT Freeport mdi Timika, Papua. Menurutnya hingga pagi ini ia masih belum bisa mengakses internet menggunakan layanan data Telkomsel.

"Sampai tadi pagi (internet) belum bisa," tuturnya, saat dihubungi via telepon. "Kami internetan pakai WiFi.ID," lanjutnya.
WiFi.ID adalah layanan wifi berbayar menggunakan kabel optik milik Telkom.

Pihak Telkomsel dan Indosat pun menyebut sudah membuka akses internet pada kota dan kabupaten yang ditunjuk pemerintah.

 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190905114915-213-427749/masih-diblokir-sebagian-warga-jayapura-bisa-internetan
Share:
Read More

Daftar Wilayah di Papua yang Masih Kena Blokir Internet


Daftar Wilayah di Papua yang Masih Kena Blokir Internet Ilustrasi (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

 Pemerintah mengumumkan telah membuka blokir akses internet di sebagian kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut masih ada beberapa kota yang terkena blokir internet.

Kemenkominfo menyebut kabupaten/kota yang masih diblokir internetnya ini lantaran wilayah itu masih dalam pantauan. Pertimbangan pembukaan akses internet masih akan dievaluasi dalam 1 hingga 2 hari mendatang.

"Akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan," demikian tertulis dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).


Lihat juga:
Operator Buka Blokir Internet di Sebagian Papua
Berikut daftar kota/kabupaten yang masih belum mendapat akses internet di Papua. 
  1. Kabupaten Mimika,
  2. Paniai,
  3. Deiyai,
  4. Dogiyai,
  5. Jayawijaya,
  6. Pegunungan Bintang,
  7. Numfor,
  8. Kota Jayapura,
  9. Yahukimo dan
  10. Nabire.
Sementara daftar kota di provinsi Papua Barat yang masih diblokir layanan internetnya adalah.
  1. Kota Sorong,
  2. Kabupaten Sorong dan
  3. Kota Manokwari
Lihat juga:
9 Negara Paling Banyak Cuitkan Isu Papua Barat
Pembukaan akses internet ini dilakukan setelah mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Pembukaan akses internet ini dilakukan secara bertahap mulai Rabu (4/9) pukul 23.00 WIT atau pukul 21.00 WIB. Terdapat 19 kabupaten Provinsi Papua dan 10 kabupaten Provinsi Papua Barat yang dibuka akses internetnya.

Berikut daftar kota/kabupaten di Provinsi Papua yang dibuka blokir internetnya.
  1. Keerom,
  2. Puncak Jaya,
  3. Puncak, Asmat,
  4. Boven Digoel,
  5. Mamberamo Raya,
  6. Mamberamo Tengah,
  7. Intan Jaya,
  8. Yalimo,
  9. Lanny Jaya,
  10. Mappi,
  11. Tolikara,
  12. Nduga,
  13. Supiori,
  14. Waropen,
  15. Merauke,
  16. Biak,
  17. Yapen, dan
  18. Kabupaten Sarmi
Lihat juga:
Kapolda: Papua Barat Aman, Tapi Dunia Maya Masih Ramai Hoaks
Sementara 10 kota/kabupaten di Papua Barat yang sudah dibuka akses internetnya adalah:
  1. Fakfak,
  2. Sorong Selatan,
  3. Raja Ampat,
  4. Teluk Bintuni,
  5. Teluk Wondama,
  6. Kaimana,
  7. Tambrauw,
  8. Maybrat,
  9. Manokwari Selatan,
  10. Pegunungan Arfak
Share:
Read More

Opsel Mulai 5G, Network Sharing Jadi Opsi Kebutuhan Spektrum


Opsel Mulai 5G, Network Sharing Jadi Opsi Kebutuhan Spektrum Direktur teknologi XL Axiata, Yessie D Yosetya. (CNN Indonesia/Agnes Savithri)

 Menghadapi era 5G, network sharing dinilai menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan bagi para operator seluler. Pasalnya, kebutuhan spektrum akan melonjak tinggi.

Direktur Teknologi XL Axiata Yessie D Yosetya mengungkap untuk 5G network sharing bisa menjadi pertimbangan.

"Untuk infrastruktur 5G, network sharing harus diconsider (dipertimbangkan)," ujarnya, Kamis (5/9).


Sejalan dengan hal tersebut, Presdir dan CEO XL Axiata Dian Siswarini menegaskan perseroan tidak akan meluncurkan 5G pada tahun depan.
"Kami tidak akan meluncurkan 5G tahun depan. Mungkin dua hingga tiga tahun ke depan," tegasnya.

Namun, Dian mengakui perseroan telah menyiapkan kebutuhan 5G seperti fiberisasi. Saat ini, XL Axiata telah melakukan fiberisasi pada 30 persen jaringan dan mencakup semua ibu kota provinsi dan kota-kota besar di Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok.

Kota atau area-area tersebut memang sudah memerlukan jaringan fiber karena mengalami pertumbuhan data yang signifikan.
Persentase ini ditargetkan naik menjadi 50 persen pada akhir 2019 dan 70 persen pada 2020. Dengan fiberisasi tersebut, bandwidth yang dapat 'dibawa' jauh lebih lancar sehingga pengalaman pengguna data pun bisa meningkat.

Fiberisasi akan mampu meningkatkan kapasitas jaringan transport hingga lebih dari 5x lipat dibandingkan transport bukan fiber.

Berdasarkan trend kenaikan trafik data XL Axiata dalam dua tahun terakhir, kenaikan di Jawa sudah lebih dari 5x lipat dan di wilayah luar Jawa rata-rata 3x lipat.

Sementara itu, terkait aturan network sharing, hingga saat ini regulator masih membahas aturan tersebut. Pembahasan yang sudah dilakukan lebih dari empat tahun ini belum mencapai titik terang karena masih banyak pertimbangan baik dari regulator maupun opsel.

 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190906075358-213-428024/opsel-mulai-5g-network-sharing-jadi-opsi-kebutuhan-spektrum
Share:
Read More

BRTI Sebut eSIM Ubah Model Bisnis Telko


BRTI Sebut eSIM Ubah Model Bisnis Telko Ilustrasi penggunaan eSIM. (Foto: CNN Indonesia/Jonathan Patrick)

 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengatakan embedded SIM (eSIM) bisa mengubah model bisnis yang ada.

Anggota BRTI Setyardi Widodo mengatakan dengan eSIM bisa saja operator dalam negeri menjual layanan di luar negeri. Begitu juga sebaliknya, operator luar negeri bisa menjual layannya di dalam negeri.

"Akan tetapi kan bisa jadi operator luar negeri masuk Indonesia, sebaliknya tapi kita belum menentukan hal-hal yang terkait itu karena kita baru mencermati saja," ujar Setyardi saat ditemui media di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).
Oleh karena itu, Setyardi mengatakan eSIM tak hanya mengubah penggunaan kartu SIM fisik. Akan tetapi eSIM juga mengubah banyak hal dalam industri telekomunikasi.

"Perubahan model bisnis nantinya, ini kan membawa kemungkinan banyak perubahan model bisnis, dalam kasus ini mungkin hanya menggantikan kartu SIM saja," ujarnya.

Perubahan bisnis juga diamini oleh Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys. Ia berandai-andai Smartfren bisa menjual layanan telekomunikasi di New York.

"Orang sana tinggal buka website Smartfren beli nomor. Ada QR code di layar, kemudian bisa jadi pelanggan. Pertanyaannya mereka bagaimana registrasinya karena tidak punya NIK dan KK, diizinkan atau tidak," ujarnya.
Merza mengatakan banyak skenario yang ditawarkan karena fleksibilitas yang ditawarkan oleh eSIM. Oleh karena itu, ia mengatakan dibutuhkan regulasi untuk mengatur perubahan model bisnis eSIM.

"Banyak skenario yang mungkin terjadi eSIM. Bukan eSIM yang diatur. Tapi turunan berikutnya dari  bisnis model yang akan berubah," katanya.

 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190906231028-213-428315/brti-sebut-esim-ubah-model-bisnis-telko
Share:
Read More

Smartfren Harap WRC Bisa Hasilkan Frekuensi 5G Baru


Smartfren Harap WRC Bisa Hasilkan Frekuensi 5G Baru Merza Fachys, CEO Smartfren. (CNN Indonesia/Ervina Anggraini)

 Smartfren berharap World Radio Conference (WRC) menetapkan frekuensi baru yang bisa digunakan untuk menggelar 5G. Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan International Telecommunication Union (ITU) bisa membantu menyelesaikan persoalan frekuensi 5G di Indonesia.

"WRC itu untuk menetapkan frekuensi yang belum ditetapkan, yang sudah ditetapkan tidak akan dibahas. Indonesia tidak ada yang kosong, jadi menunggu. Misalnya ditetapkan 40 Ghz, ketika kosong baru bisa digunakan," ujar Merza saat ditemui wartawan di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Indonesia memiliki tiga frekuensi yang disiapkan untuk bisa menghadirkan 5G, yaitu pada 3,5GHz, 26GHz atau 28GHz. Ketiganya merupakan pilihan spektrum frekuensi untuk teknologi 5G yang sudah disepakati dunia.
Untuk 1Ghz sampai 6GHz menyediakan cakupan dan manfaat kapasitas yang baik. Termasuk spektrum 3,3 GHz sampai 3,8 GHz, spektrum diharapkan bisa dipakai untuk 5G.

Untuk jaringan di atas 6 GHz, menyediakan kecepatan jaringan tinggi yang diharapkan untuk 5G. Frekuensi ini akan berada di atas 24GHz atau 28GHz.

"5G ini untuk penggunaan yang sifatnya massive, high speed, low latency dan stabil sebab itu, harus ada kombinasi. Kombinasi low frequency untuk coverage yang luas, medium frekuensi, dan yang high frekuency untuk pemakaian yang massive," ujar Merza.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan masalah frekuensi masih terus dilihat posisi terbaik dan ideal untuk alokasi 5G. Pasalnya, 3,5 Ghz dan 26 Ghz sudah ditempati oleh satelit hingga 2024. 

 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190909095032-213-428657/smartfren-harap-wrc-bisa-hasilkan-frekuensi-5g-baru
Share:
Read More

SAFEnet Catat 11 Wilayah di Papua Masih 'Digelapkan' Kominfo

SAFEnet Catat 11 Wilayah di Papua Masih 'Digelapkan' Kominfo Petugas menata sambungan listrik yang rusak di salah satu rumah warga yang terbakar di Jayapura, Papua, Sabtu (31/8/2019) (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

 Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mencuitkan ada 11 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang belum dibuka akses internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Melalui unggahannya, 11 kabupaten tersebut terdiri dari Sorong, Manokwari, Kabupaten Sorong, Biak Numfor, Jayapura, Deiyai, Pinai, Mimika, Yahukimo, Jayawijaya, dan Pegunungan Bintang.

"21 hari #PapuaDigelapkan yang warna hitam segera di #NyalakanLagi," cuit Damar melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (8/9).

Guna mengkonfirmasi cuitan Damar itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi pihak Kemenkominfo namun belum ada jawaban.
Sebelumnya, pada Jumat (6/9) pukul 22.30 WIT Kemenkominfo menyatakan telah membuka akses internet di wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

Total, 21 kabupaten di Provinsi Papua telah kembali dapat mengakses internet. Sebelumnya blokir akses internet di 19 kabupaten lain, yakni Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi dibuka pada Rabu (4/9).

Sementara itu untuk delapan kabupaten lain di Provinsi Papua dan tiga lainnya di Papua Barat, Kemenkominfo mengatakan pihaknya masih akan memantau perkembangan situasi.
Delapan kabupaten di Provinsi Papua itu adalah Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo. Di Provinsi Papua Barat, tiga kabupaten dan kota yang belum dibuka akses internetnya adalah Kota Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Kemenkominfo pun kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks atau kabar bohong serta ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA, hasutan melalui media apapun.

 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190909113840-213-428693/safenet-catat-11-wilayah-di-papua-masih-digelapkan-kominfo
Share:
Read More

Recent Posts